I. MANAJEMEN PERUBAHAN
1. TIM KERJA
    a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas
    b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas
2. DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
    a. Rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
    b. Terdapat targer-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
    c. Mekanisme atau Media Sosialisasi Pembangunan WBK/WBBM
3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN WBK/WBBM
    a. Kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana
    b. Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas
    c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti
4. PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA
    a. Peran Pimpinan Sebagai Role Model Dalam Pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM
    b. Penetapan Agen Perubahan
    c. Pebangunan Budaya Kerja dan Pola Pikir di Lingkungan Organisasi
    d. Keterlibatan Anggota Dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

 

II. PENATAAN TATA LAKSANA
1. PROSEDUR OPERASIONAL TETAP (SOP)
    a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi
    b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
    c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi
2. E-OFFICE
    a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi
1. Aplikasi Sinaga Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian BKD Provinsi Jawa Tengah
    b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi
2. E-File
    c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi
    d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik
3. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
    a. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik
    b. Monitoring dan evaluasi tentang penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik

 

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
1. PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
    a. Kebutuhan Pegawai Dengan Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja Masing-masing Jabatan
    b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni dengan kebutuhan pegawai perjabatan
    c. Monitoring dan evaluasi terhadapa penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi memberikan perbaikan dalam kinerja unit kerja.
2. POLA MUTASI INTERNAL
    a. Mutasi pegawai antar jabatan demi pengembangan karir pegawai
    b. Kesesuaian mutasi pegawai dengan kompetensi dan pola mutasi pegawai yang telah ditetapkan
    c. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi pegawa untuk perbaikan kinerja
3. PENGEMBANGAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI
    a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
    b. Susunan rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
    c. Terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
    d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
    e. Pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll).
    f. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi
4. PENETAPAN KINERJA INDIVIDU
    a. Penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
    b. Kesesuaian ukuran kinerja individu dengan indikator kinerja individu level di atasnya
    c. Pengukuran kinerja individu secara periodik
    d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).
5. PENEGAKAN ATURAN DISIPLIN/KODE ETIK/KODE PERILAKU
    Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan
6. SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
    a. Pemutakhiran data informasi kepegawaian unit kerja secara berkala
    b. Pegawai PNS

 

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS
1. KETERLIBATAN PIMPINAN
    a. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan
    b. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja
    c. Pemantauan Pencapaian Kinerja Secara Berkala oleh Pimpinan
2. PENGELOLAAN AKUNTABILITAS KINERJA
    a. Dokumen Perencanaan
    b. Dokumen Perencanaan Telah Berorientasi Pada Hasil
    c. Indikator Kinerja Utama (IKU)
    d. Indikator Kinerja Telah SMART
    e. Laporan Kinerja Telah Disusun Tepat Waktu
    f. Laporan Kinerja Telah Memberikan Informasi Tentang Kinerja
    g. Upaya Peningkatan Kapasitas SDM Yang Menangani Akuntabilitas Kinerja

 

V. PENGUATAN PENGAWASAN
1. PENGENDALIAN GRATIFIKASI
    a. Dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
    b. Penanganan Gratifikasi Telah Diimplementasikan
2. PENERAPAN SPIP
    a. Telah dibangun lingkungan pengendalian
    b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
    c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
    d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
3. PENGADUAN MASYARAKAT
    a. Penanganan Pengaduan Masyarakat Telah diimpelementasikan
    b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
    c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
    d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
4. WHISTLE BLOWING SYSTEM
    a. Whistle Blowing System sudah di internalisasi
    b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan
    c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
    d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
5. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
    a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
    b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
    c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
    d.Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
    e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

 

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1. STANDART PELAYANAN
    a. Terdapat kebijakan standar pelayanan
    b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan
    c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
    d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
2. BUDAYA PELAYANAN PRIMA
    a. Dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima
    b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
    c. Terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
    d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi
    e. Terdapat inovasi pelayanan
3. PENILAIAN KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN
    a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
    b. Survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
    c. Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat